Kabupaten Pacitan Bertekad Ujudkan Zona Integritas Menuju Birokrasi Bebas Korupsi

Forum Pacitan sehat : Langkah pemberantasan korupsi akan berdampak lebih luas jika dilakukan sinergi antara upaya penindakan dan pencegahan. Untuk menciptakan efek jera penindakan terhadap pelaku korupsi harus dilakukan. Namun, demi kepentingan jangka panjang, pemahaman dan menumbuhkan anti korupsi kepada masyarakat juga sangat dibutuhkan sebagai bentuk preventif.

Demikian ditegaskan Asisten Deputi Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Iskandar Hasan Kamis (18/10), dalam sosialisasi Pencegahan Korupsi Perluasan LHKPN Pengendalian Gratifikasi dalam rangka menuju Pembangunan Zona Integritas bebas korupsi di pendopo kabupaten. Salah satu upaya yang saat ini dilakukan pemerintah adalah pembangunan zona integritas. Pembagunan zona integritas ini sendiri penekananya pada profesionalisme birokrasi. Dengan upaya tersebut diharapkan muncul komitmen bersama mencegah tindakan korupsi menuju wilayah bebas korupsi serta birokrasi bersih dan melayani. Ada beberapa kegiatan untuk mendukung program tersebut yang pengelompokanya terdiri dari dua kriteria pokok. Yakni. proses dan hasil. Tujuanya, akan tercipta sinergitas antara kinerja pelayanan publik dan integritas. Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi lanjut Iskandar Hasan, pengawasanya dapat dilakukan oleh masyarakat. Selain, munculnya kesungguhan dari aparatur birokrasi itu sendiri yang telah menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen. Hal ini merupakan salah satu strategi pencegahan pemberantasan korupsi selain penindakan. Hal senada disampaikan Bupati Pacitan Indartato. Orang nomor satu di Pacitan itu menyatakan, untuk pencegahan korupsi pemerintah kabupaten Pacitan telah menandatangani pakta integritas oleh seluruh pejabat dan staf di lingkup pemerintah kabupaten sejak Pebruari lalu. Bahkan, untuk pembangunan zona integritas bupati telah menandatangani deklarasi di Jakarta yang implementasinya akan dicoba di 3 instansi daerah. Yakni, Rumah Sakit Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pelayanan Perijinan. Dengan tekad dan kemauan yang keras bupati berharap akan tercipta birokrasi yang bersih dan pelayanan prima. Lebih lanjut Bupati Indartato menekankan, kedepan layanan birokrasi di Pacitan harus lebih baik. Apalagi di era otonomi daerah seperti saat ini, pola pikir birokrasi harus berubah yakni lebih dekat melayani dan mendengarkan rakyat menuju pelayanan prima. Kuncinya. tandas Indartato, keterbukaan, akuntabilitas serta administrasi yang efektif dan efisien. Kabupaten Pacitan sendiri merupakan instansi pemerintah pelopor dalam komitmen menciptakan wilayah bebas korupsi menuju zona integritas. Yakni, urutan ke 54  di Indonesia.( Aan )