Reformasi Birokrasi, APBD Harus Berpihak Ke Publik

Dr. Ismail Muhammad

Forum Pacitan Sehat - APBD kabupaten/kota diharapkan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sedapat mungkin, kedepan, belanja kebutuhan pegawai akan lebih sedikit dibanding belanja publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Dr Ismail Muhammad, Deputi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bidang Program dan Reformasi Birokrasi saat acara seminar reformasi Birokrasi di Pendopo Kabupaten Pacitan Selasa, (14/2).

Keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat ini tandas Deputi, sangat penting dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi. Hal itu tentunya, juga mengacu pada kemampuan dan karakteristik masing-masing daerah. Setiap pimpinan daerah dapat mengambil jalan tengah dari persoalan tersebut, bersama sama dengan berbagai pihak sebelum keputusan nantinya tertuang dalam peraturan daerah.

Ismail Muhammad menyatakan, idealnya, belanja pegawai berada di bawah 50 persen. Namun kenyataanya, masih banyak daerah yang kemampuan APBD nya terbatas yang terjadi justru sebaliknya. Dampaknya, pelayanan terhadap publik menjadi terpengaruh. Terutama, yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat, semisal pemenuhan infrastruktur.

Dalam kesempatan sama, bupati Pacitan Indartato saat dikonfirmasi menyatakan setuju dengan pendapat tersebut. Namun demikian, setiap daerah tidak bisa diberlakukan sama.

Seperti kabupaten Pacitan yang kekuatan APBD nya terbatas tentu belum mampu menjalankannya. Apalagi jika melihat kebutuhan akan pegawai negeri sipil (PNS) khususnya tenaga guru dan kesehatan masih cukup banyak. Maka tak heran jika saat ini belanja pegawai kabupaten Pacitan masih dominan dibanding belanja publik, yakni, 63 persen.

Bupati mengungkapkan, dari 9.932 pegawai yang ada saat ini kabupaten Pacitan  membutuhkan 11.086 PNS. Sehingga masih ada kekurangan PNS sebanyak 1.154 ORANG. Dari jumlah itu tenaga pendidikan membutuhkan paling banyak, disusul tenaga kesehatan serta tenaga tekhnis strategis.

Mengingat keterbatasan anggaran APBD,  maka bupati Indartato berharap, penggunaan anggaran lebih efisien. Pemberlakuan skala prioritas menjadi satu-satunya upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. (Aan/Riz)